Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri satu persatu dieksekusi mati. Dalam waktu berututan, setelah Siti Zaenab baru Karni. Kemana Presiden Jokowi yang berjanji negara hadir di tengah persoalan warganya?
Dua Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi baru saja dieksekusi mati di Arab Saudi. peran pemerintah terhadap perlindungan terhadap warganya pun dipertanyakan. Salah satu Nawa Cita Presiden Jokowi dalam Pilpres lalu yakni negara hadir di tengah masyarakat, tampaknya hanya macan kertas saja.
Ketua DPR Setya Novanto meminta pemerintah agar lebih pro aktif dalam merespons ancaman hukuman mati terhadap WNI yang berada di luar negeri. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi. "Kita harapkan pemerintah memberi bantuan hukum. Karena ini menyangkut masalah seseorang, kita harus jalankan dengan sebaiknya," kata Setya di Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga tampak lemah dalam merespons eksekusi mati terhadap WNI. "Pemerintah harus serius membela, harus menyediakan lawyer pengacara dan lobi politik," cetus Fadli.
Ia menilai apa yang dilakukan pemerintah belum maksimal dalam melakukan pembelan terhadap warga negara. Oleh karenanya, ia tidak sepakat terkait ide menarik dubes dari Arab Saudi. "Karena kelemahan kita tak perjuangkan maksimal, kita belum maksimal memperjuangkan itu," tegas Fadli.
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menilai dua hari berturut-turut WNI dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi merupakan bentuk keteledoran pemerintah Indonesia. "Kita kecolongan. Kita harus tegur Menlu, Atase dan Dubes di arab semua harus ditegur. Sampai kecolongan dua hari berturut-turut ini sungguh luar biasa," kata Dede geram.
Ia pun berharap Presiden Jokowi turun tangan khusus merespons persoalan ini. Bekas Wakil Gubernur Jawa Barat ini meminta agar Presiden Jokowi langsung berkomunikasi dengan Raja Arab. "Saya berharap Jokowi harus mampu menelepon langsung Raja Saudi, menyatakan keberatan dan nego untuk TKI yang masih banyak di sana. Kalau hanya surat mungkin kurang dianggap," cetus Dede.
Menurut dia, sudah semestinya kepala negara turun tangan dan sanggup melakukan komunikasi dengan kepala negara lainnya. Ia meyakini Jokowi sebagai pemimpin mampu melakukan hal tersebut. "Tugas kepala negara harus sanggup berkomuksi dengan kepala negara lain," harap bekas politisi PAN ini.
0 komentar:
Posting Komentar