Terbongkar! Siapa 'Dalang' Dari Perpres Uang Muka Mobil Pejabat Yang Dibatalkan

PDIP Megawati menghadapi perlawanan dari kubu pro-Trio Singa?  Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menilai sekarang ada kecenderungan atau gejala yang dilakukan sekelompok warga untuk memojokkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berhadapan langsung dengan Presiden Joko Widodo.



"Banyak opini diarahkan untuk 'membully' (memojokkan,red) Megawati, seolah-olah Ketum PDIP inilah dalang yang ingin mengatur Presiden Jokowi layaknya (menjadi) wayang atau boneka," kata Igor di Jakarta, Jumat (17/4/2015).



Menurut Igor Dirgantara, publik harus memahami adanya kesenjangan komunikasi atau "lack of communication" dan terjadinya "distorsi informasi" antara Megawati dengan Presiden Jokowi saat ini.



Ia menjelaskan, harus diketahui bahwa bukan Megawati yang mengakibatkan presiden pilihan rakyat 2014 ini menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015, soal kenaikan uang muka mobil para pejabat yang menimbulkan heboh dan kemudian dicabut lagi. Apalagi ada pengakuan jujur dari Presiden Jokowi yang tidak membaca Perpres tersebut saat menandatanganinya.

"Juga bukan keinginan Megawati terbit Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan yang menimbulkan polemik dan sekarang tengah digugat di MA untuk dibatalkan," ujarnya.



Ia berpendapat sesuai dengan fakta, bahwa Kastaf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan (Trio Singa) yang sekarang memegang realitas kekuasaan di Istana, karena memiliki peran dan kewenangan yang kuat atau 'powerful" mulai dari soal komunikasi politik, pengawasan, sampai evaluasi rutin program kementerian kabinet kerja Presiden Jokowi.



"Otoritas Luhut bisa melebihi kekuasaan Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dan para menteri koordinator. Posisi Kastaf Kepresidenan bisa memegang 'the power behind the throne'," kata Direktur SPIN (Survey & Polling Indonesia) ini.



Bukan itu saja, posisi untuk urusan KTT Asia Afrika (KAA) saat ini pun dipegang Luhut melalui Kepres No 3 Tahun 2015, bukan Kemenlu yang seharusnya jadi komite pengarah atau sc (steering comitte).



"Malah ibu Menlu Retno Marsudi yang seharusnya jadi ketua panitia nasional KAA, cuma diberi porsi sebagai Ketua Bidang Substansi. Itulah sebabnya dalam pidatonya di Kongres IV PDIP Bali ini, Megawati mengingatkan kadernya untuk mewaspadai adanya bahaya 'penumpang gelap yang menikung dari belakang'. Kasihan juga jika Megawati yang melulu di bully dan dijadikan kambing hitam," ujarnya.















sumber: konfrontasi